Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat menghambat pembangunan, sehingga pemerintah perlu mencermati hal tersebut.
"Kalau permasalahan kependudukan ini tidak cepat ditangani dan kita pun tidak siap dalam berbagai hal, maka jelas akan berakibat fatal karena hal itu bisa menghambat pembangunan nasional," jelasnya pada Seminar Nasional Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan di Hotel Clarion Makassar, Sabtu.
Ia mengatakan, penduduk di suatu negara merupakan modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain, juga bisa menjadi beban negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Menurut Agung, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 220 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,175 persen per tahun.
Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat ini dikhwatirkan terjadi kesenjangan jika pemerintah tidak mencermati permasalahan ini. Bahkan, penduduk Indonesia diperkirakan bisa mencapai angka 247,5 juta jiwa di tahun 2015, dan 273 juta jiwa pada 2025.
"Ini tentu suatu angka yang sangat besar dan karenanya sekali lagi saya perlu ingatkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian serius agar angkanya tidak terlalu meningkat drastis," katanya.
Agung juga mengungkapkan, dilihat pada pertumbuhan deret ukur, penduduk Indonesia akan menghadapi banyak masalah besar, yakni menyangkut tantangan bagi penyediaan berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan yang baik dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, Agung mengemukakan, sejalan dengan dinamika kependudukan tersebut, maka program Keluarga Berencana (KB) harus diterapkan kembali secara ketat, sebagaimana yang pernah terjadi pada dua hingga tiga dekade lalu.
"Ketika itu, program keluarga berencana (KB) menjadi salah satu tonggak kebijakan pembangunan di bidang kependudukan. Jadi betapa pun besarnya kemajuan ekonomi, tapi kalau pertumbuhan penduduk tidak kembalikan, maka otomatis akan menjadi beban," pungkasnya.
Ia menyatakan, program KB perlu segera direvitalisasi dan semua tenaga penyuluh perlu dimaksilkan dimana, para penyuluh akan melakukan pendekatan yang lebih baik dari aspek budaya, agama, dan kearifan lokal.
Hanya saja, kata dia, pendidikan para penyuluh harus lebih tinggi dari masyarakat dan inilah yang harus dipikirkan pemerintah sekarang ini karena para penyuluh itu akan menjadi ujung tombak dari program KB tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar