10 Provinsi yang Mengalami Ledakan Penduduk Terbesar

PADANG- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, 10 provinsi di Indonesia mengalami ledakan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Provinsi tersebut yakni, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BKKBN, Sudibyo Alimoeso, mengungkapkan, BKKBN akan melakukan pembinaan peserta KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di provinsi-provinsi tersebut.  "10 provinsi penyangga itu, ledakan pendudukanya sangat besar. Kalau terlena akan habis Indonesia," ungkap Sudibyo kepada wartawan di Hotel Grand Inna Muara, Padang, Senin (8/4/2013).

Angka Kelahiran di Indonesia Setara Penduduk Singapura

PALEMBANG - Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat penduduk Indonesia 237,6 juta, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49. Sementara pada 2012, penduduk Indonesia sudah mencapai 245 juta jiwa.
 
Melihat lonjakan yang mencapai 8 juta jiwa tersebut, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Hardiyanto mengatakan bahwa angka tersebut terbilang cukup besar. Terlebih tiap tahunnya tercatat sebanyak 3,5 sampai 4 juta bayi dilahirkan. Angka tersebut seperti jumlah penduduk di Singapura. Jika diibaratkan setiap tahun Indonesia membentuk negara Singapura.

90 Persen Anak Jalanan di Jakarta, Tak Punya Akta Kelahiran

Kami berharap, dalam dua tahun ke depan, setidaknya 1500 anak jalanan tercatat kelahirannya, yang ditandai dengan kepemilikan akta lahir

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 90 persen anak jalanan di Jakarta tidak memiliki akta kelahiran. Jumlah ini berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, saat acara Aviva 'Street to School' dan Plan Indonesia 'Catat Setiap Anak', yang di dukung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2012). Anak jalanan, kemudian menjadi rentan korban kejahatan dan kekerasan. Akses pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial pun menjadi sulit dimiliki para anak jalanan. Dalam sambutan, Peter La Raus, Country Director Plan Indonesia, berharap agar setiap anak, dapat memiliki akta kelahiran. 

Sehingga memiliki status yang jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. "Kami berharap, dalam dua tahun ke depan, setidaknya 1500 anak jalanan tercatat kelahirannya, yang ditandai dengan kepemilikan akta lahir," kata Peter. "Mereka hadir, namun secara legal dianggap tidak ada. Kami yakin, bahwa pencatatan setiap anak oleh negara, yang ditandai dengan kepemilikan akta kelahiran menjadi sangat penting," ujar Peter. Sementara itu, Direktur CSR Aviva, Gay Huey Evans, mengatakan Aviva sedang bergerak maju untuk anak-anak Indonesia. "Saat ini, Aviva sedang bergerak maju bersama-sama untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak jalanan di Indonesia, salah satu programnya, bekerja sama dengan dan Pemerintah Indonesia, dan Plan Indonesia, untuk menjamin akta kelahiran, bagi anak-anak jalanan," ujarnya. Menteri Sosial yang berhalangan hadir, sambutannya kemudian disampaikan oleh, Samsudi, Dirjen Rehabilitas Sosial Kementeri sosial RI. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Aviva dan Plan Indonesia untuk program Jakarta bebas anak jalanan. Dukungan dari Aviva dan Plan Indonesia menjadi penting, khususnya untuk mendukung percepatan terbitnya akta kelahiran anak," ujar Samsudi.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kemensos, di Indonesia, terdapat sekitar dua ratus tiga puluh ribu anak jalanan. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, ada tujuh ribu lebih anak yang berada di jalanan. Dari jumlah itu, 90 persennya, belum memiliki akta kelahiran. Program ini sendiri merupakan kerja sama antara Aviva, sebuah perusahaan asuransi terbesar ke enam di dunia, dan Plan Indonesia, organisasi pengembang masyarakat dan kemanusiaan yang berpusat pada kesejahteraan anak, yang di dukung oleh, Kementerian Sosial Republik Indonesia.(Sumber : Kompas.com)

DPR minta pemerintah gencarkan program transmigrasi

''Mengikuti program transmigrasi ini jauh lebih terhormat dibandingkan harus bekerja di luar negeri menjadi TKI,"

Pamekasan (ANTARA News) - Anggota DPR RI asal Madura MH Said Abdullah meminta agar pemerintah kembali menggencarkan program transmigrasi sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan serapan tenaga kerja.

"Mengikuti program transmigrasi ini jauh lebih terhormat dibandingkan harus bekerja di luar negeri menjadi TKI," kata Said Abdullah kepada Antara di Pamekasan, Selasa.

Selain lebih terhormat dan lebih mandiri, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyatakan, transmigrasi juga berpotensi untuk ketahanan nasional.

"Artinya, kalau memang harus memilih, transmigrasi ini jauh lebih baik," katanya menjelaskan.

Hanya saja, kata dia, yang saat ini menjadi masalah, karena sebagian masyarakat menganggap bekerja di luar negeri lebih menarik dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena karena dari sisi penghasilan dianggap jauh baik.

Wah, Ada KB Alami, Seperti Apa Ya?

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR---Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali I Wayan Sundra mengatakan dalam lima tahun terakhir penggunaan metode kontrasepsi tradisional di Pulau Dewata meningkat menjadi tujuh persen.

"Yang kami maksudkan metode kontrasepsi tradisional ini adalah mengatur kehamilan berdasarkan perhitungan kalender dan meminum jamu. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2007, peserta KB aktif di Bali yang menggunakan sistem tradisional sebanyak empat persen, meningkat menjadi tujuh persen pada 2012," katanya.

Ia menyampaikan peserta KB aktif berdasarkan hasil SDKI 2007 sebanyak 69 persen, dengan kata lain dari 100 pasangan usia subur, 69 pasangan di antaranya sudah ber-KB. Saat itu yang menggunakan alat kontrasepsi modern 65 persen dan sisanya tradisional.

Masalah dan Solusi akibat adanya Penduduk , Masyarakat dan Kebudayaan

A.   PENDUDUK

       Dalam sub bab penduduk ini tentu kita mengerti apa definisi dari penduduk tersebut , Ya penduduk merupakan kumpulan dari individu-individu dan menetap dan tinggal disuatu daerah/wilayah tertentu. Di  kota-kota besar jumlah penduduk sudah terlalu padat dan membutuhkan solusi yang ampuh untu  mengatasinya .

Masalah Kependudukan di Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia.

Tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sebenarnya jumlah penduduk

yang besar bukanlah suatu masalah, sebab apabila semua penduduknya memiliki

kualitas SDM yang baik maka justru akan memberikan kontribusi kepada negara.

Masalah kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut: